Indonesia tidak boleh dipahami hanya dari pusatnya. Kekuatan bangsa ini justru berdetak dari pinggiran—dari pulau-pulau terluar, desa-desa terpencil, dan wilayah perbatasan yang selama ini jarang tersorot. Kesadaran itulah yang mendorong Sahrin Hamid, Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, melakukan perjalanan panjang menyusuri negeri, dari Merauke di ujung timur hingga Miangas di batas utara.
Langkah ini bukan sekadar perjalanan simbolik. Ia adalah penegasan sikap: bahwa politik harus hadir secara nyata di tengah rakyat. Bahwa kepemimpinan tidak cukup dijalankan dari balik meja atau melalui narasi besar di ruang konferensi. Politik yang relevan adalah politik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat—yang mendengar, memahami, dan bertindak.
Di berbagai daerah yang disinggahi, realitas yang ditemui memiliki pola yang sama: ketimpangan pembangunan, keterbatasan akses ekonomi, serta kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Semua ini menegaskan urgensi perubahan pendekatan. Indonesia memerlukan strategi pembangunan yang tidak terpusat, melainkan merata dan inklusif.
Politik Harus Menghasilkan Dampak, Bukan Sekadar Wacana
Kekecewaan publik terhadap praktik politik seringkali berakar pada jarak antara janji dan realisasi. Oleh karena itu, Gerakan Rakyat mendorong paradigma baru—politik sebagai alat kerja yang konkret, bukan sekadar alat retorika.
Dalam berbagai dialog bersama mahasiswa, tokoh adat, pelaku UMKM, hingga komunitas pemuda, ditegaskan bahwa kebijakan publik harus berbasis kebutuhan riil. Diskusi tidak berhenti pada kritik, tetapi bergerak menuju solusi: bagaimana memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pendidikan, membuka akses permodalan, serta memastikan infrastruktur mendukung produktivitas masyarakat.
Pendekatan ini menempatkan rakyat sebagai mitra dalam proses politik. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral lima tahunan. Demokrasi harus hidup dalam partisipasi sehari-hari—di mana masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan respons yang terukur.
Kepemimpinan yang Memilih Turun, Bukan Menjauh
Dalam lanskap politik yang kerap didominasi kepentingan elite, keputusan untuk membangun kekuatan dari bawah menjadi diferensiasi yang signifikan. Sahrin menekankan bahwa legitimasi politik tidak lahir dari struktur formal semata, melainkan dari kepercayaan publik yang dibangun melalui konsistensi sikap.
Gerakan Rakyat mengartikulasikan tiga agenda utama: pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penegakan keadilan sosial. Ketiganya saling terhubung secara struktural. Tanpa pemerataan, pertumbuhan hanya dinikmati sebagian kecil kelompok. Tanpa pendidikan yang kuat, produktivitas nasional stagnan. Tanpa keadilan sosial, stabilitas jangka panjang akan rapuh.
Perjalanan lintas wilayah menjadi sarana untuk menguji langsung relevansi agenda tersebut. Potensi daerah yang besar—baik di sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata—memerlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi agar mampu bersaing secara nasional maupun global.
Supremasi Hukum sebagai Fondasi Kepercayaan
Di luar isu kesejahteraan, konsistensi terhadap prinsip negara hukum juga menjadi bagian dari agenda perubahan. Dalam berbagai dinamika nasional, termasuk polemik yang melibatkan figur publik seperti Tom Lembong, pentingnya proses hukum yang adil dan transparan menjadi sorotan.
Negara hukum menuntut independensi lembaga peradilan serta kepastian prosedur. Tanpa itu, persepsi ketidakadilan akan berkembang dan merusak kepercayaan publik. Gerakan Rakyat memandang bahwa reformasi tata kelola hukum adalah prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi hanya dapat berjalan optimal jika fondasi hukumnya kuat. Oleh sebab itu, pembelaan terhadap prinsip keadilan bukanlah langkah politis semata, melainkan komitmen terhadap sistem yang sehat.
Mengoptimalkan Bonus Demografi
Indonesia sedang berada dalam fase bonus demografi—jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non-produktif. Ini adalah peluang strategis yang hanya datang sekali dalam sejarah bangsa. Namun peluang tersebut dapat berubah menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik.
Dialog dengan mahasiswa dan komunitas pemuda memperlihatkan antusiasme yang tinggi terhadap gagasan perubahan. Tantangannya adalah menghubungkan energi tersebut dengan kebijakan yang sistematis. Gerakan Rakyat berupaya membuka ruang partisipasi agar generasi muda tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga aktor dalam perumusan kebijakan.
Investasi pada pendidikan vokasi, kewirausahaan, dan ekonomi digital menjadi salah satu fokus penting. Dengan penguatan kapasitas generasi muda, Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan mengurangi ketergantungan pada sektor berbasis komoditas mentah.
Momentum Konsolidasi Nasional
Perjalanan dari perbatasan timur hingga utara Indonesia menyampaikan pesan konsolidatif: pembangunan harus berpihak pada seluruh wilayah. Tidak boleh ada daerah yang merasa termarjinalkan dalam arus kemajuan nasional.
Indonesia memiliki modal struktural yang kuat—geopolitik strategis, kekayaan alam, serta populasi produktif. Namun potensi tersebut memerlukan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan kebijakan lintas sektor secara konsisten.
Saatnya politik diposisikan kembali sebagai instrumen pengabdian. Bukan sebagai arena kompetisi kekuasaan semata, melainkan sebagai mekanisme kolektif untuk memecahkan persoalan bangsa. Dengan komitmen pada pemerataan, keadilan, dan partisipasi publik, transformasi nasional bukanlah wacana utopis.
Perubahan membutuhkan keberanian untuk bergerak. Dan ketika energi masyarakat, generasi muda, serta kepemimpinan yang konsisten disatukan, Indonesia memiliki peluang nyata untuk melangkah menuju masa depan yang lebih adil, produktif, dan berdaya saing.