Menjelang peringatan hari jadi pertamanya pada 27 Februari 2026, Gerakan Rakyat terus menancapkan langkah strategis untuk mempercepat proses administratif demi memperoleh legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Upaya ini menegaskan keseriusan organisasi dalam membangun fondasi yang kuat, struktur yang rapi, serta jaringan yang merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia.
Ketua Tim Administrasi Gerakan Rakyat, Reni Shintalia, memaparkan perkembangan terbaru terkait pembentukan struktur organisasi di seluruh Indonesia. Hingga 20 Februari 2026, jaringan Gerakan Rakyat telah terbentuk di 38 provinsi dan 458 kabupaten/kota, sebuah pencapaian yang mencerminkan pertumbuhan organisasi yang cepat dan konsisten sejak awal berdiri.
“Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, namun kami menyadari masih ada wilayah yang membutuhkan percepatan agar struktur organisasi lengkap dan memenuhi seluruh persyaratan hukum,” jelas Reni dalam konferensi pers di Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Ampera, Jakarta Selatan.
Secara total, struktur Gerakan Rakyat sudah menjangkau 1.983 kecamatan, meskipun masih terdapat beberapa kendala administratif, terutama di wilayah Timur Indonesia. Beberapa wilayah yang menjadi fokus percepatan antara lain Kalimantan Timur dengan satu SK dan Maluku dengan satu SK. Tim administrasi kini memprioritaskan koordinasi dan pendampingan agar semua dokumen legalitas dapat segera rampung dan sah secara hukum.
Selain memperkuat struktur, Gerakan Rakyat juga menekankan pemenuhan seluruh instrumen legalitas lain sesuai regulasi yang berlaku. Proses ini mencakup pengurusan administrasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tingkat DPW dan DPD, serta koordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum di setiap provinsi. Semua langkah dilakukan secara sistematis, transparan, dan mengikuti prosedur hukum agar organisasi memiliki dasar hukum yang kuat untuk bergerak.
Reni menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam percepatan legalitas ini. “Beberapa kendala memang muncul, tetapi dengan kerja yang konsisten sesuai aturan, semuanya bisa diselesaikan. Kami mengajak masyarakat untuk memberikan doa dan partisipasi agar Gerakan Rakyat dapat memenuhi persyaratan Kemenkumham secepatnya,” ujarnya.
Keberhasilan membangun struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota membuktikan bahwa Gerakan Rakyat bukan sekadar organisasi baru. Organisasi ini bergerak cepat, memiliki visi jangka panjang, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pondasi yang kuat ini menjadi modal penting bagi langkah strategis berikutnya, termasuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan jaringan hingga tingkat desa.
Percepatan legalitas bukan hanya soal administratif, tetapi juga simbol profesionalisme dan kredibilitas organisasi. Dengan legalitas resmi dari Kemenkumham, Gerakan Rakyat dapat menjalankan program-programnya secara efektif, transparan, dan dapat dipercaya publik.
Selain itu, Gerakan Rakyat terus melakukan evaluasi dan pemetaan wilayah yang membutuhkan pendampingan tambahan. Tim administrasi bekerja sama dengan DPW dan DPD setempat untuk memastikan dokumen lengkap, SK sah, dan koordinasi lintas wilayah berjalan lancar. Langkah ini memastikan organisasi mampu beroperasi optimal, termasuk di wilayah geografis yang menantang seperti Kalimantan Timur, Maluku, dan daerah terpencil lainnya.
Gerakan Rakyat menegaskan fokus pada tiga hal utama: memperkuat struktur organisasi, mempercepat legalitas Kemenkumham, dan membangun partisipasi masyarakat. Kombinasi ini diyakini akan memperkuat posisi organisasi sebagai wadah aspirasi rakyat yang nyata, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
Dengan pencapaian yang telah ada dan semangat akselerasi yang tinggi, Gerakan Rakyat optimistis dapat memenuhi seluruh persyaratan hukum dan memperoleh legalitas resmi dari Kemenkumham dalam waktu dekat. Hal ini membuktikan bahwa organisasi tidak hanya berkembang pesat secara jumlah struktur, tetapi juga matang dalam tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
Mari dukung Gerakan Rakyat dalam perjalanan menuju legalitas resmi Kemenkumham. Partisipasi masyarakat, baik melalui doa maupun keterlibatan aktif, menjadi energi penting agar organisasi terus berkembang, membangun struktur yang kokoh, dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Dengan fondasi yang kuat, legalitas yang sah, dan komitmen yang jelas, Gerakan Rakyat siap menjadi wadah aspirasi rakyat yang profesional, terpercaya, dan berdampak luas di seluruh tanah air.