Hutan Indonesia adalah fondasi kehidupan. Dari sanalah air bersih mengalir, udara tetap terjaga, dan jutaan masyarakat menggantungkan hidup. Namun, fondasi itu terus terkikis oleh pembukaan hutan yang berlangsung secara sistematis dan dilegalkan oleh kebijakan. Fenomena Deforestasi legal tinggi kini menjadi tantangan serius yang menuntut sikap tegas dari semua pihak, bukan sekadar wacana.
Selama ini, deforestasi sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan hutan justru banyak terjadi melalui jalur resmi. Izin konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan telah membuka jalan bagi hilangnya jutaan hektare hutan alam. Ketika praktik ini terus dibiarkan, Deforestasi legal tinggi berubah menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Dampaknya tidak lagi bersifat abstrak. Banjir yang semakin sering, longsor di wilayah perbukitan, serta krisis air bersih di musim kemarau adalah bukti nyata berkurangnya fungsi hutan. Pepohonan yang ditebang secara legal tetap meninggalkan lahan gundul yang rapuh. Dalam kondisi seperti ini, Deforestasi legal tinggi tidak bisa lagi dibela dengan alasan kepatuhan administrasi semata.
Lebih dari sekadar persoalan lingkungan, deforestasi juga memicu masalah sosial. Banyak masyarakat adat kehilangan ruang hidup akibat alih fungsi kawasan hutan. Konflik agraria meningkat, sementara suara masyarakat sering kalah oleh kekuatan modal. Ironisnya, semua itu terjadi di bawah payung hukum. Deforestasi legal tinggi pada akhirnya memperlebar ketimpangan dan menempatkan kelompok rentan pada posisi yang semakin terpinggirkan.
Narasi pembangunan kerap dijadikan tameng utama. Investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi selalu dikedepankan sebagai pembenaran. Namun, kita perlu bertanya secara jujur: pembangunan seperti apa yang sedang dibangun? Ketika kerusakan lingkungan memicu bencana dan kerugian ekonomi jangka panjang, maka manfaat jangka pendek menjadi tidak sebanding. Deforestasi legal tinggi justru berpotensi membebani negara dengan biaya pemulihan yang jauh lebih besar.
Indonesia juga memiliki tanggung jawab global dalam menghadapi krisis iklim. Hutan tropis berperan penting sebagai penyerap karbon. Setiap hektare hutan yang hilang berarti meningkatnya emisi gas rumah kaca. Jika Deforestasi legal tinggi terus berlangsung, komitmen penurunan emisi dan pembangunan rendah karbon akan sulit tercapai. Kepercayaan dunia internasional pun bisa tergerus.
Pemerintah telah menunjukkan upaya melalui berbagai kebijakan pengendalian deforestasi. Namun, kebijakan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap izin yang sudah terbit tidak akan cukup. Izin lama yang terbukti merusak lingkungan harus ditinjau ulang. Keberanian politik sangat dibutuhkan untuk menghentikan praktik yang berkontribusi pada Deforestasi legal tinggi, meskipun dilakukan secara sah di atas kertas.
Di sisi lain, transparansi menjadi kunci utama. Publik berhak mengetahui di mana saja izin diberikan, siapa penerimanya, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Keterbukaan data memungkinkan pengawasan bersama dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Tanpa transparansi, Deforestasi legal tinggi akan terus berjalan di balik kompleksitas regulasi.
Penegakan hukum juga harus diperkuat. Kajian dampak lingkungan tidak boleh menjadi formalitas belaka. Pengawasan di lapangan harus dilakukan secara independen dan berkelanjutan. Ketika pelanggaran terjadi, sanksi harus diterapkan secara tegas. Pesan yang perlu ditegaskan adalah bahwa legalitas bukanlah pembenaran untuk merusak. Mengendalikan Deforestasi legal tinggi berarti menempatkan kepentingan publik dan lingkungan di atas keuntungan sesaat.
Peran masyarakat sipil, akademisi, dan media juga sangat penting. Suara kritis perlu terus disuarakan agar isu deforestasi tidak tenggelam oleh narasi pembangunan sepihak. Kesadaran publik akan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil dan berorientasi jangka panjang. Deforestasi legal tinggi hanya bisa ditekan jika ada tekanan kolektif yang konsisten.
Kini saatnya Indonesia menentukan arah. Apakah kita akan terus membiarkan hutan menyusut secara legal, atau berani melakukan koreksi demi masa depan? Menghentikan Deforestasi legal tinggi bukan berarti menolak pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan tanpa menghancurkan sumber kehidupan. Pilihan ini akan menentukan warisan apa yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang.